LPLH TN Mengedukasi Tentang Perbedaan AMDAL, UKL – UPL Dan SPPL

Berhubung ada yang menanyakan ke Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara (LPLH TN) bagaimana dengan penambang pasir di sungai namun skala kecil atau dengan cara tradisional, maka saya jawab dengan penjelasan Usaha (Industri) / Kegiatan / Proyek yang wajib memiliki AMDAL / UKL / UPL sebagai berikut :

Perbedaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap industri wajib untuk mambuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 pasal 42 dan pasal 43 tentang Izin Lingkungan. Bagaimana perbedaannya?

IZIN LINGKUNGAN

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

1. Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL
2. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan / usaha yang melakukan kegiatan / usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

AMDAL terdiri dari :

1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)

UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan.

Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun walaupun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik sesuai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 28 H ayat 1.

SPPL (Surat Pernyataan Kesangupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. Oleh karena itu, dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL – UPL dan wajib SPPL. Jadi, UKL/UPL, AMDAL, SPPL adalah jenis Dokumen yang harus diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Dokumen AMDAL terdiri dari KA-ANDAL dan RKL / RPL. Dokumen AMDAL wajib disusun jika kegiatan / usaha termasuk dalam daftar Wajib AMDAL (Wajib karena berdampak lingkungan besar), jika tidak termasuk, maka diwajibkan cukup menyusun UKL / UPL (berdampak lingkungan lebih kecil).

Kemudian dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 menegaskan :
Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, atau Gubernur, Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Setelah mendapatkan Izin Lingkungan, suatu Usaha (Industri) / Kegiatan / Proyek baru boleh dimulai.

Prosedur tersebut diatas (kalau dilaksanakan dengan baik dan bukan sekedar formalitas), merupakan upaya mencegah / mengurangi dampak buruk dari Usaha / Kegiatan / Proyek ini kepada lingkungan Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Amdal, UKL – UPL dan SPPL merupakan “Dokumen Lingkungan Hidup.” Walaupun SPPL hanya terdiri dari satu sampai dua lembar (karena hanya berupa surat pernyataan) dalam peraturan tersebut tetap disebut sebagai Dokumen Lingkungan.