Pendiri LPLH TN Soroti Pernyataan Saran Dari Dr. Transtoto Handadhari Rimbawan Senior KAGAMA
2 min read
LPLH TN News – Menyikapi saran Dr. Transtoto Handadhari, rimbawan senior KAGAMA dan Universitas Wisconsin AS, Jumat, 8 Maret 2024 terhadap Pemerintahan Nasional yang akan terbentuk periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 yang telah dipublikasikan di halaman website :
https://agroindonesia.co.id/transtoto-sektor-kehutanan-perlu-pelurusan-peran-yang-masih-semrawut/
Membuat pendiri Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara (LPLH TN) bersuara dikarenakan terumbu karang bukanlah hutan diatas daratan melainkan hutan dibawah air laut. Sabtu (09/03/2024).
Menyikapi pernyataan Dr. Transtoto Handadhari yang telah mengatakan “Dan yang paling strategis adalah urusan tata ruang yang seharusnya ditangani atau dipimpin oleh pihak kehutanan sebagai lead sector yang memiliki peran sentral menjaga kelestarian hutan, sumber daya hutan dan ekosistemnya yang merupakan inti lingkungan hidup tersebut, serta menjaga bumi dari bencana lingkungan banjir, erosi tanah, Kekeringan udara, kelongsoran dan lainnya,” jelasnya.
“Kembali saya mengingatkan bahwa yang bertanggung-jawab ekosistem adalah kehutanan. Bahkan di dasar laut terdapat ekosistem laut. Maka seharusnya hutan samodera atau Wana Bahari tesebut yang luasnya sekitar 220 juta hektare juga bagian dari urusan kehutanan,” tutup Transtoto. (Jumat, 8 Maret 2024).
Dengan pernyataan tersebut membuat pendiri LPLH TN, Ilham Fahruzi kaget membacanya sebab selama ini memang sudah terlaksana dengan baik jika menyangkut urusan dibidang Konservasi Terumbu Karang sebab hal tersebut sudah menjadi urusannya KLHK / DLHK / DLH, adapun urusan Alat Tangkap (Alkap) ikan dan berbagai jenis ikan – ikan itu urusannya Dinas Kelautan & Perikanan, sedangkan urusan Kelaikan Kapal itu urusannya Kementerian Perhubungan / Perhubungan Laut / Syahbandar.
Didalam menyikapi hal Pemerintahan / Kementerian / Kedinasan yang mengurusi bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Kelautan & Perikanan, Pendiri LPLH TN pun berbeda pendapat dengan Dr. Transtoto Handadhari (Rimbawan Senior KAGAMA), sehingga Ilham Fahruzi mengatakan, “Justru kami berharap kepada Bapak Presiden Terpilih yang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 agar Kabinetnya atau Kementeriannya ditata kembali menjadi lebih terarah sesuai lingkungannya, sehingga harapannya kami sukarelawan LPLH TN agar Kementerian dan Kedinasan terbentuk sebagai berikut :
KEMENTERIAN / DINAS (Urusan Hulu) :
Kementerian / Dinas Badan Pertanahan (khusus masyarakat desa / kota hutan, Contoh Kota Batu Malang Jatim) + Kementerian / Dinas Kehutanan + Kementerian / Dinas Perkebunan + Kementerian / Dinas Peternakan = Kementerian PKPP
KEMENTERIAN / DINAS (Urusan Hilir) :
Kementerian / Dinas Agraria Tata Ruang (ATR) (Khusus masyarakat Pedesaan dan Perkotaan, Contoh warga dataran rendah dan wilayah maritim) + Kementerian / Dinas Lingkungan Hidup + Kementerian / Dinas Pertanian + Kementerian / Dinas Perikanan & Kelautan = Kementerian ALHPP. “ucapnya. Sabtu (09/03/2024).
(,UJIK)